Raperda Fraksi DPRD Pati Soroti APBD-P 2019
3 Views
PATI NEWS METRO.CO – Bupati Pati, Haryanto SH MM MSi yang didampingi wakil bupati Saiful Arifin SE dan sekda Ir Suharyono MM secara serius mencermati tanggapan fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019, Selasa (20/8/2019).
Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Pati Ali Badrudin. Tujuh dari delapan fraksi yang ada di DPRD Pati menyampaikan pendapatnya sebagai tanggapan atas penyampaian Nota Keuangan Perubahan APBD 2019 oleh Bupati Haryanto pada rapat paripurna sehari sebelumnya.
Ali Badrudin menguraikan sejumlah pandangan fraksi, diantaranya dari Fraksi Partai Golkar (FPG) yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati, yang menyampaikan tanggapannya mengenai target Pajak Hiburan yang meningkat, semula Rp 645 juta menjadi Rp 700 juta.
Jubir Fraksi Partai Golkar (FPG) Endah Sri Wahyuningati, menyoroti soal target Pajak Hiburan yang meningkat, dari Rp 645 juta menjadi Rp 700 juta. Serta target pajak restoran yang juga naik. Dari Rp 2,6 miliar menjadi Rp 4,5 miliar. Dia meminta untuk dilakukan penghitungan ulang, karena masih bisa dioptimalkan lagi. FPG memberi tanggapan mengenai target pajak restoran yang meningkat drastis, semula Rp 2,6 miliar menjadi Rp 4,5 miliar. “Pajak restoran sangat besar potensinya dan kemungkinan bisa lebih dioptimalkan.
Masih rendahnya bantuan kesejahteraan untuk Guru Tidak Tetap (GTT) dan Guru Wiyata Bhakti (GWB) yang tersebar di wilayah Pati adalah poin lain yg menjadi perhatian FPG. Pihaknya meminta penjelasan kepada Bupati Pati terkait hal ini,” ujar Endah.
Sementara itu, Fraksi PDIP yang diwakili Noto Subianto menyampaikan salah satu tanggapanya yaitu mendorong untuk memetakan daerah-daerah yang perlu diberikan program pembuatan sumber air bersih baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk pertanian. Hal ini terkait musim kemarau yang mengakibatkan kekeringan di sebagian wilayah Kabupaten Pati.
Kemudian Fraksi Partai Demokrat (FPD) diwakili Sunandar menyampaikan pendapat umum yaitu apresiasi terhadap bertambahnya Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 32,8 miliar.
“Dengan penambahan ini kami berharap pembangunan sektor penting merupakan skala prioritas Pemerintah Kabupaten Pati, baik sektor pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan,” ucap Sunandar.
Sementara itu Fraksi Partai Hanura (FPH) yang diwakili Warsiti menerima Raperda perubahan APBD 2019 dan mengajak semua pihak untuk secara hati-hati dan cermat membahas ke tahapan selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fraksi Partai Nasdem (FPN) yang diwakili Muhammad Said secara umum mengapresiasi peningkatan proyeksi pendapatan daerah yang signifikan, yakni dari Rp 2,75 triliun pada APBD murni menjadi Rp 2,83 triliun pada Perubahan APBD. Namun, pihaknya tetap mendorong Pemkab Pati untuk meningkatkan kinerja.
“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Pati terus meningkatkan kinerja secara maksimal sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui eksplorasi potensi wilayah yang ada untuk dijadikan tempat wisata serta usaha lain yang tidak mengganggu kehidupan masyarakat,” ucap Said.
Hal senada Fraksi PKS yang diwakili Muhammad Karmijan, lebih menyoroti persoalan terkait seringnya terjadi kekurangan stok blangko E-KTP. “Mohon untuk segera diupayakan penyelesaiannya karena menyangkut pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Fraksi terakhir yang menyampaikan pendapat umum adalah Fraksi Partai Gerindra yang diwakili Noor Laila, yang menyampaikan apresiasi terhadap peningkatan PAD.
Rapat paripurna ditutup setelah Fraksi Gerindra menyampaikan pendapat umum, karena Fraksi PKB tidak menyampaikan pendapat umum pada rapat tersebut. (tim NM/Pati)
