Dugaan Jaringan Pungli Antar-Satpas: Jalur Instan SIM B1 Disorot, Oknum Petugas Diduga Saling Merujuk Pemohon

Denpasar/Badung, Bali, News Metro — Dugaan praktik pungutan liar dan percaloan dalam pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) kembali menjadi sorotan. Kali ini, dugaan tersebut mengarah pada pola yang lebih serius: adanya indikasi komunikasi dan rujukan antara petugas di dua wilayah pelayanan, yakni Satpas Denpasar dan Satpas Polres Badung.

Hasil investigasi pada 8 Juli 2026 menemukan dugaan adanya tawaran jalur khusus bagi pemohon yang hendak meningkatkan golongan SIM A ke SIM B1, meski masa kepemilikan SIM A yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

Temuan ini bukan sekadar soal nominal uang. Yang menjadi persoalan utama adalah dugaan adanya jalur pelayanan berbeda yang ditawarkan kepada masyarakat berdasarkan pembayaran tertentu, serta adanya petugas dari satu Satpas yang diduga mengarahkan pemohon kepada petugas di Satpas lain.

 

Berawal dari Tawaran yang Tidak Semestinya

Pemohon berinisial FV datang dengan keinginan meningkatkan golongan SIM A menjadi SIM B1. Namun, berdasarkan keterangan dalam investigasi, masa kepemilikan SIM A miliknya belum genap satu tahun.

Dalam kondisi normal, persoalan tersebut seharusnya selesai pada satu jawaban: pemohon belum memenuhi persyaratan.

Namun, menurut hasil investigasi, justru muncul tawaran berbeda.

Seorang petugas berinisial DL, yang disebut berada di Satpas Denpasar, diduga menawarkan bahwa proses tetap dapat diupayakan dengan biaya Rp1,2 juta.

Tidak berhenti di sana. DL kemudian diduga mengarahkan FV kepada seorang petugas lain berinisial DI, yang disebut berada di Satpas Polres Badung.

Bahkan, terdapat pesan pengantar agar FV menemui DI dengan membawa nama DL.

Jika informasi tersebut benar, persoalannya menjadi jauh lebih serius. Sebab, yang dipertanyakan bukan lagi sekadar tindakan satu individu, melainkan apakah terdapat pola rujukan antarpetugas lintas-Satpas dalam menawarkan layanan yang tidak sesuai prosedur.

Dari Rp1,2 Juta Menjadi Rp1,5 Juta

Dalam perkembangan berikutnya, nominal yang sebelumnya disebut sebesar Rp1,2 juta diduga berubah menjadi Rp1,5 juta.

Menurut keterangan yang diperoleh dalam investigasi, DL juga diduga memberikan instruksi agar uang dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan secara langsung.

 

Instruksi semacam ini tentu menimbulkan pertanyaan mendasar.

Mengapa pembayaran pelayanan publik tidak diarahkan melalui mekanisme resmi, melainkan melalui penyerahan uang secara langsung?

Apakah uang tersebut merupakan tarif resmi negara? Jika bukan, kepada siapa uang itu sebenarnya ditujukan?

Dan yang lebih penting, siapa yang memperoleh keuntungan dari selisih antara tarif resmi dengan nominal yang diminta kepada pemohon?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab melalui pemeriksaan yang objektif, bukan sekadar klarifikasi administratif.

Ketika Uang Dikembalikan, Dugaan Persoalan Justru Makin Terang

FV kemudian disebut menyerahkan berkas beserta uang kepada DI. Namun, proses tersebut akhirnya tidak dilanjutkan dan uang maupun berkas dikembalikan.

Alasannya: masa kepemilikan SIM A harus terlebih dahulu mencapai satu tahun.

Di satu sisi, alasan tersebut memang sejalan dengan adanya persyaratan masa kepemilikan yang harus dipenuhi.

Namun, justru di titik inilah muncul pertanyaan yang lebih besar.

Jika sejak awal aturan memang tidak memungkinkan FV mengajukan peningkatan golongan, mengapa sebelumnya ada tawaran bahwa proses dapat diurus dengan nominal tertentu?

Lebih jauh lagi, ketika FV menanyakan biaya setelah masa persyaratan terpenuhi, menurut hasil investigasi, nominal Rp1,5 juta disebut tetap berlaku.

Di sinilah dugaan praktik tersebut membutuhkan pemeriksaan serius.

Sebab, apabila memang pelayanan tersebut sepenuhnya resmi, semestinya biaya mengikuti ketentuan negara dan mekanisme pelayanan yang berlaku—bukan berdasarkan kesepakatan personal yang ditentukan jauh sebelum pemohon memenuhi persyaratan.

 

Bukan Sekadar Selisih Tarif

Tarif resmi penerbitan SIM B1 berdasarkan ketentuan PNBP yang menjadi rujukan disebut sebesar Rp120.000.

Sementara nominal yang diduga ditawarkan mencapai Rp1,5 juta.

Artinya terdapat selisih yang sangat besar.

Namun, selisih tersebut tidak otomatis dapat disebut sebagai pungli atau keuntungan pribadi sebelum ada pemeriksaan dan pembuktian oleh pihak berwenang.

Justru karena itulah aparat penegak hukum perlu menjawabnya secara terbuka:

Apakah Rp1,5 juta tersebut merupakan biaya resmi? Jika bukan, untuk apa uang tersebut diminta? Siapa yang menerima? Dan mengapa pembayaran diarahkan secara langsung menggunakan amplop?

Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan apakah kasus ini sekadar miskomunikasi pelayanan atau justru mengarah pada dugaan praktik yang lebih terstruktur.

 

Dugaan Pola Antar-Satpas Perlu Dibongkar

Ada beberapa aspek yang membuat kasus ini layak mendapat perhatian lebih serius.

Pertama, terdapat dugaan rujukan pemohon dari satu Satpas kepada petugas di Satpas lain.

Kedua, terdapat dugaan tawaran untuk membantu proses yang pada saat itu belum memenuhi persyaratan.

Ketiga, terdapat perubahan nominal dari Rp1,2 juta menjadi Rp1,5 juta.

Keempat, terdapat dugaan instruksi penyerahan uang secara langsung melalui amplop.

Kelima, meskipun transaksi akhirnya tidak berjalan karena persoalan masa kepemilikan SIM A, nominal Rp1,5 juta disebut tetap akan berlaku ketika persyaratan telah terpenuhi.

Rangkaian tersebut memang belum cukup untuk menyimpulkan adanya jaringan pungli. Namun, rangkaian tersebut cukup untuk menjadi dasar pemeriksaan yang serius, transparan, dan tidak berhenti pada klarifikasi permukaan.

 

Polres Badung dan Polda Bali Ditantang Membuka Fakta

Kini perhatian publik mengarah kepada Polres Badung dan Polda Bali.

Pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya harus konkret:

Siapa DL? Apakah benar yang bersangkutan merupakan petugas di Satpas Denpasar?

Siapa DI? Apakah benar yang bersangkutan bertugas di Satpas Polres Badung?

Apakah keduanya saling mengenal dan berkomunikasi terkait pemohon FV?

Apakah terdapat komunikasi yang menunjukkan adanya kesepakatan tarif?

Mengapa nominal Rp1,5 juta muncul?

Dan jika pelayanan tersebut resmi, mengapa mekanisme pembayarannya disebut dilakukan melalui amplop dan diserahkan secara langsung?

Pemeriksaan idealnya tidak hanya berhenti pada keterangan lisan. Rekam komunikasi, riwayat pertemuan, keberadaan petugas pada saat kejadian, alur berkas, serta setiap bukti pembayaran atau komunikasi terkait perlu diverifikasi secara menyeluruh.

 

Publik Tidak Membutuhkan Janji, Tetapi Kepastian

Pelayanan SIM merupakan bagian dari pelayanan publik. Karena itu, tidak boleh ada kesan bahwa seseorang dapat memperoleh akses berbeda hanya karena memiliki koneksi kepada petugas tertentu atau bersedia membayar lebih tinggi.

Jika seseorang belum memenuhi persyaratan, jawabannya harus jelas: belum memenuhi syarat.

Jika seseorang telah memenuhi persyaratan, proses harus berjalan melalui mekanisme resmi.

Tidak boleh ada ruang abu-abu berupa kalimat: “bisa diusahakan,” “nanti saya bantu,” atau “ada jalurnya,” apalagi jika disertai nominal tertentu.

Karena ketika hukum dan prosedur pelayanan mulai memiliki harga yang berbeda bagi setiap orang, maka yang terancam bukan hanya integritas pelayanan SIM.

Yang terancam adalah kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

 

Empat Hal yang Perlu Dijawab

Untuk memastikan persoalan ini tidak menjadi sekadar polemik pemberitaan, terdapat sejumlah hal yang patut diperiksa dan dijelaskan kepada publik:

Verifikasi identitas dan posisi DL serta DI pada saat peristiwa berlangsung.

Pemeriksaan komunikasi dan hubungan kerja antara petugas Satpas Denpasar dan Satpas Polres Badung terkait pemohon FV.

Penelusuran asal-usul nominal Rp1,2 juta dan Rp1,5 juta, termasuk kepada siapa pembayaran tersebut direncanakan diberikan.

Audit mekanisme pelayanan dan pembayaran, untuk memastikan tidak terdapat jalur informal di luar SOP dan ketentuan PNBP.

Pada akhirnya, perkara ini tidak semata-mata berbicara tentang Rp1,2 juta atau Rp1,5 juta.

Yang jauh lebih penting adalah apakah aturan berlaku sama untuk semua pemohon, atau justru terdapat pintu belakang yang hanya terbuka bagi mereka yang mampu membayar lebih.

Jika dugaan tersebut terbukti, maka persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran prosedur.

Itu adalah persoalan serius mengenai integritas pelayanan publik.

Sebab hukum seharusnya menjadi batas yang tidak dapat dibeli—bukan menjadi pintu yang dapat dibuka dengan amplop. (TIM)