SOROTAN TAJAM: Pola Pemberitaan Hoax ‘Pena Hukum’ soal SATPAS dan SAMSAT di Pulau Jawa Meresahkan.
JAKARTA, NEWS METRO — Aktivitas pemberitaan Pena Hukum News yang dipimpin Toni Ahmad menjadi sorotan setelah muncul dugaan pola pemberitaan terhadap sejumlah Satpas dan Samsat di berbagai wilayah Pulau Jawa.
Penelusuran kami menemukan sejumlah pemberitaan yang mengangkat tuduhan serius terhadap institusi pelayanan publik. Namun, yang menjadi pertanyaan besar adalah: di mana data investigasinya?
Apakah wartawan Pena Hukum News benar-benar turun ke lapangan?
Siapa yang diwawancarai?
Apa dokumen yang diperiksa?
Dan apakah pihak yang dituduh telah diberikan kesempatan untuk menjawab sebelum berita dipublikasikan?
Jangan sampai label “investigasi” hanya menjadi kemasan untuk mengulang informasi lama, menulis ulang berita yang sudah pernah beredar, kemudian membangun narasi seolah-olah merupakan hasil temuan jurnalistik baru.
Berita Naik, Klarifikasi Menghilang
Persoalan semakin serius ketika pihak yang disebut dalam pemberitaan justru disebut kesulitan mendapatkan ruang klarifikasi.
Jika benar pihak Satpas atau Samsat telah berupaya menemui dan meminta klarifikasi tetapi tidak dilayani, maka publik patut bertanya:
Apa tujuan pemberitaan jika hak pihak yang dituduh untuk menjelaskan justru diabaikan?
Jurnalisme bukan ruang untuk menghakimi.
Berita bukan surat ancaman.
Dan kritik terhadap institusi publik tidak boleh berubah menjadi alat untuk menekan pihak tertentu.
Tuduhan Paling Serius: Berita untuk Menekan?
Kami juga sedang menelusuri informasi mengenai dugaan adanya permintaan sejumlah uang kepada pihak yang menjadi objek pemberitaan setelah berita dipublikasikan, dengan imbalan agar pemberitaan diturunkan atau Take Down.
Jika informasi ini benar dan dapat dibuktikan, maka persoalannya sangat serius.
Sebab batas antara produk jurnalistik dan praktik pemanfaatan pemberitaan untuk kepentingan pribadi menjadi pertanyaan besar.
Namun kami tegaskan: dugaan tersebut masih dalam proses penelusuran dan harus dibuktikan dengan bukti konkret.
Karena itu, kami menantang pihak Pena Hukum News untuk memberikan penjelasan secara terbuka.
Apakah pernah ada permintaan uang kepada pihak Satpas atau Samsat terkait pemberitaan?
Apakah pernah ada permintaan agar sejumlah uang diberikan supaya berita diturunkan?
Jika tidak pernah, silakan bantah secara terbuka dan tunjukkan faktanya.
Jangan Berlindung di Balik Label Pers namun merusak citra dan produk Jurnalistik di Indonesia.
Kritik terhadap Satpas dan Samsat tentu sah.
Investigasi terhadap dugaan pelanggaran juga sah.
Tetapi kebebasan pers bukan berarti bebas dari kewajiban melakukan verifikasi.
Ketika seseorang atau institusi dituduh melakukan pelanggaran, maka bukti harus berbicara, bukan sekadar judul yang provokatif.
Publik berhak tahu apakah pemberitaan tersebut benar-benar lahir dari investigasi lapangan atau hanya konstruksi narasi berdasarkan informasi lama.
Kami akan terus menelusuri sejumlah pemberitaan Pena Hukum News, termasuk sumber data, proses konfirmasi, bukti lapangan, serta informasi mengenai dugaan permintaan uang setelah pemberitaan diterbitkan.
Toni Ahmad dan Pena Hukum News kami berikan ruang untuk memberikan klarifikasi dan menunjukkan bukti.
Sebab jika seluruh pemberitaan tersebut memang benar, tidak ada alasan untuk takut membuka data.
Dan jika tuduhan yang beredar ternyata tidak benar, publik juga berhak mengetahui siapa yang sebenarnya memberikan informasi yang keliru.
Ini bukan perang antar-media. Ini pertanyaan sederhana: di mana bukti jurnalistiknya? ijin Perusahaan Pers nya, Redaksinya, dan satu Orang yang mengaku Pemilik Perusahaan Pers Tidak Memiliki ijin serta tak mengikuti Bahkan mengetahui aturan sesuai dengan ketetapan Dewan PERS. (Tim)
