HOT NEWS

ROTASI ATAU BAWA GERBONG? Dugaan Pungli di Satpas Polres Bogor Kabupaten Justru Mencuat di Tengah Pergantian Kepemimpinan

BOGOR, News Metro— Pergantian pucuk pimpinan di lingkungan Polres Bogor Kabupaten sempat menghadirkan ekspektasi baru bagi masyarakat. Kehadiran AKBP Arfan Zulkan Sipayung, S.H., S.I.K., M.A.P., sebagai Kapolres Bogor yang baru diharapkan mampu membawa pembenahan, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menindak tegas praktik-praktik yang mencederai kepercayaan masyarakat.

Namun, harapan terhadap perubahan tersebut kini dihadapkan pada sejumlah persoalan yang mencuat di lapangan.

Hasil penelusuran dan investigasi media menemukan adanya dugaan praktik pungutan liar dalam pelayanan penerbitan SIM di lingkungan Satpas Satlantas Polres Bogor. Nilai pembayaran yang disebut mencapai ratusan ribu rupiah untuk satu SIM C menjadi sorotan serius.

Di saat bersamaan, kebijakan rotasi dan penempatan sejumlah personel pada posisi strategis juga mulai dipertanyakan. Muncul dugaan bahwa sejumlah jabatan penting diisi oleh personel yang memiliki keterkaitan dengan wilayah asal pimpinan baru.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik: apakah rotasi dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan peningkatan profesionalisme, atau justru menghadirkan kembali lingkaran personel yang sama?

1. Penyegaran Organisasi atau Konsolidasi Gerbong Lama?

Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari mekanisme organisasi Polri. Kebijakan tersebut menjadi kewenangan pimpinan untuk memastikan setiap posisi diisi oleh personel yang dinilai memiliki kompetensi dan kemampuan menjalankan tugas.

Meski demikian, penempatan sejumlah personel pada jabatan strategis di lingkungan Polres Bogor Kabupaten kini menjadi perhatian.

Sejumlah pihak mempertanyakan komposisi personel yang disebut-sebut didominasi oleh mereka yang berasal dari Jawa Tengah. Hal ini kemudian memunculkan diskusi mengenai pertimbangan profesionalisme, rekam jejak, serta kebutuhan organisasi dalam menentukan pejabat di lingkungan Polres Bogor.

Persoalannya bukan semata-mata dari mana seorang personel berasal, melainkan apakah penempatan tersebut benar-benar didasarkan pada kompetensi, integritas, dan kebutuhan institusi.

Terlebih, setelah pergantian sejumlah personel, justru muncul keluhan mengenai dugaan pungutan tidak resmi dalam pelayanan publik.

Seorang pengamat sosial menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pimpinan Polres Bogor.

“Jika rotasi dilakukan untuk memperbaiki pelayanan, seharusnya masyarakat merasakan perubahan yang lebih baik. Ketika justru muncul dugaan pungutan dengan nilai yang tidak wajar, tentu harus ada evaluasi menyeluruh. Kapolres perlu menjelaskan bagaimana pengawasan terhadap jajarannya berjalan,” ujarnya.

2. Investigasi Ungkap Dugaan Tarif SIM C Rp750 Ribu, Jauh di Atas Ketentuan Resmi

Sorotan paling serius datang dari hasil investigasi terhadap pelayanan penerbitan SIM C di Satpas Polres Bogor.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, tarif penerbitan SIM C baru ditetapkan sebesar Rp100.000.

Namun, berdasarkan temuan investigasi media, terdapat dugaan pemohon diminta mengeluarkan biaya hingga Rp750.000 untuk memperoleh SIM C.

Jika dibandingkan dengan tarif resmi penerbitan SIM C, terdapat selisih Rp650.000.

Besarnya perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai mekanisme pembayaran, transparansi pelayanan, serta pihak yang menerima uang di luar ketentuan resmi.

Apabila pembayaran tersebut benar terjadi tanpa dasar biaya yang sah, praktik demikian patut diduga sebagai pungutan liar dan harus ditelusuri melalui pemeriksaan yang objektif.

BACA JUGA  Polres Kudus Berhasil Bekuk 7  orang begal  Pelajar SMK Kristen Nusantara    

Persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai penyimpangan administratif biasa. Pelayanan penerbitan SIM merupakan layanan publik yang seharusnya berjalan berdasarkan prosedur, persyaratan, dan tarif resmi yang dapat diketahui masyarakat.

Ada sejumlah pertanyaan yang kini layak dijawab oleh pimpinan Polres Bogor:

  • Siapa pihak yang diduga meminta atau menerima pembayaran Rp750.000 tersebut?
  • Apakah terdapat keterlibatan personel internal dalam mekanisme pembayaran tersebut?
  • Bagaimana pengawasan terhadap petugas pelayanan SIM dilaksanakan?
  • Apakah pimpinan Satlantas telah melakukan evaluasi setelah munculnya temuan investigasi?

Pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban resmi, bukan sekadar penjelasan informal.

3. Setelah Temuan Terungkap, Muncul Ajakan Pertemuan Tertutup

Persoalan semakin menjadi perhatian setelah media memperoleh informasi mengenai adanya ajakan pertemuan dari sejumlah pihak yang disebut berkaitan dengan pelayanan SIM tersebut.

Dua nama yang muncul dalam penelusuran media adalah (R) , yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan proses pelayanan, serta Bahtiar yang diketahui menjabat sebagai Baur SIM C.

Setelah mengetahui adanya temuan dan rencana pemberitaan, keduanya disebut-sebut mendatangi pihak media dan mengajak melakukan pertemuan secara tertutup.

Situasi ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai maksud dan tujuan pertemuan tersebut.

Apakah pertemuan dimaksudkan sebagai upaya memberikan klarifikasi terhadap temuan investigasi? Ataukah terdapat kepentingan lain terkait pemberitaan yang sedang disiapkan?

Media menilai setiap pihak yang disebut dalam pemberitaan memiliki hak untuk memberikan penjelasan. Namun, klarifikasi seharusnya disampaikan secara terbuka, melalui mekanisme resmi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bukan melalui pendekatan informal yang berpotensi menimbulkan persepsi adanya upaya memengaruhi independensi pemberitaan.

LSM Indonesia Morality Watch turut menyoroti persoalan tersebut.

Menurut lembaga tersebut, apabila memang tidak terdapat pelanggaran, pihak-pihak terkait seharusnya dapat memberikan penjelasan secara terbuka sekaligus mendukung proses pemeriksaan internal.

“Yang dibutuhkan masyarakat adalah transparansi dan pembuktian. Jika memang tidak ada pelanggaran, sampaikan klarifikasi secara resmi. Jangan sampai muncul kesan bahwa persoalan pelayanan publik justru diselesaikan melalui komunikasi tertutup,” demikian pandangan yang disampaikan.

4. Temuan Disampaikan ke Bid Paminal Propam Mabes Polri, Publik Menunggu Tindak Lanjut

Dugaan penyimpangan dalam pelayanan SIM tersebut tidak hanya menjadi bahan pemberitaan media, tetapi juga telah disampaikan kepada Bidang Pengamanan Internal (Bid Paminal) Divisi Propam Mabes Polri.

Penyampaian temuan investigasi tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong pemeriksaan dan penelusuran lebih lanjut terhadap dugaan penyimpangan dalam pelayanan penerbitan SIM di Satpas Polres Bogor.

Selain itu, persoalan tersebut disebut telah dilaporkan kepada Propam Mabes Polri maupun Propam Polres Bogor.

Dalam pelaporan tersebut, pihak pelapor mengaku telah menyerahkan sejumlah bahan pendukung, termasuk identitas pihak yang disebut, bukti komunikasi, serta bukti pembayaran yang berkaitan dengan temuan investigasi.

Namun, hingga berita ini disusun, pihak media belum memperoleh informasi resmi mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut.

Sejumlah hal masih membutuhkan penjelasan:

  • Apakah pihak (R) dan (B) telah dimintai keterangan?
  • Apakah Propam telah melakukan pemeriksaan terhadap personel yang disebut dalam laporan?
  • Apakah terdapat indikasi pelanggaran disiplin atau kode etik?
  • Apakah dugaan penarikan biaya di luar ketentuan resmi telah ditindaklanjuti?
  • Langkah apa yang telah dilakukan untuk memastikan pelayanan SIM berjalan sesuai prosedur?
BACA JUGA  Terkait Dugaan Penggelapan Anggaran MAMI, 23 Anggota DPRD Boltim Jadi Tersangka

Ketiadaan informasi perkembangan penanganan perkara membuat publik semakin menunggu kepastian.

Fungsi pengawasan internal Polri seharusnya menjadi instrumen penting dalam memastikan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan transparan.

Karena itu, Bid Paminal Divisi Propam Mabes Polri diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai tindak lanjut penyampaian temuan tersebut agar tidak berkembang spekulasi di tengah masyarakat.

5. Kapolres Bogor Kabupaten Belum Memberikan Klarifikasi, Ruang Hak Jawab Tetap Terbuka

Sebagai bagian dari penerapan prinsip keberimbangan dalam pemberitaan, redaksi telah berupaya menghubungi pihak Polres Bogor, khususnya Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan Sipayung selaku pimpinan tertinggi di lingkungan Polres Bogor, untuk meminta klarifikasi dan tanggapan resmi terkait temuan investigasi tersebut.

Namun, hingga berita ini ditayangkan, upaya komunikasi yang dilakukan redaksi belum mendapatkan respons ataupun jawaban yang dapat dimuat sebagai bagian dari pemberitaan.

Redaksi menegaskan bahwa ruang klarifikasi tetap terbuka bagi Kapolres Bogor maupun pihak-pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan, bantahan, ataupun informasi tambahan atas dugaan yang disampaikan dalam laporan investigasi ini.

Hal tersebut penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak hanya mendengar dari satu sisi.

Redaksi juga berharap pimpinan Polres Bogor dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dugaan praktik pungutan dalam pelayanan SIM, mekanisme pengawasan terhadap personel, serta langkah evaluasi yang telah atau akan dilakukan.

Apabila klarifikasi resmi disampaikan setelah berita ini diterbitkan, redaksi membuka ruang untuk memuat hak jawab dan memperbarui informasi sesuai dengan keterangan yang diberikan.

CATATAN REDAKSI: ROTASI HARUS MELAHIRKAN PERUBAHAN, BUKAN SEKADAR PERGANTIAN PERSONEL

Pergantian pimpinan seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki institusi, memperkuat pengawasan, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian.

Namun, perubahan struktur organisasi tidak akan memiliki arti apabila persoalan mendasar dalam pelayanan publik tetap berlangsung.

Dugaan pungutan liar dengan nilai yang jauh melampaui tarif resmi, munculnya nama-nama personel dalam temuan investigasi, hingga belum jelasnya perkembangan laporan pengaduan merupakan persoalan yang membutuhkan perhatian serius.

Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan Sipayung kini dihadapkan pada tantangan untuk membuktikan bahwa kepemimpinannya benar-benar membawa perubahan.

Masyarakat tidak membutuhkan sekadar rotasi jabatan. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang bersih, transparan, profesional, dan bebas dari praktik pungutan di luar ketentuan.

Tagline “Polisi Bersama Masyarakat” tidak cukup berhenti sebagai slogan institusi. Nilai tersebut harus tercermin dalam setiap pelayanan yang diterima masyarakat.

Pada akhirnya, publik berhak mendapatkan jawaban: apakah rotasi di lingkungan Polres Bogor benar-benar menjadi langkah pembenahan, atau justru menyisakan persoalan baru yang harus segera diselesaikan?

Sebab, ukuran keberhasilan seorang pimpinan bukan terletak pada siapa saja yang dibawa dalam gerbong kepemimpinannya, melainkan pada perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. (Tim) 

Loading

Redaksi

ADMIN