Dugaan Persoalan Lingkungan CCM dan Harris Hotel Disorot, Publik Pertanyakan Pengawasan Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor
BOGOR, NEWS METRO – Persoalan lingkungan dan dugaan ketidaksesuaian perizinan operasional Cibinong City Mall (CCM) dan Harris Hotel CCM kini menjadi sorotan sejumlah elemen masyarakat sipil di Kabupaten Bogor. Dua bangunan komersial yang berdiri di jantung pusat pemerintahan Kabupaten Bogor tersebut diduga menyisakan persoalan serius terkait pengelolaan limbah cair dan pemanfaatan air tanah.
Sorotan ini sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan Pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor yang memiliki fungsi pengawasan terhadap sektor pembangunan dan lingkungan hidup.
Kritik tersebut disuarakan sejumlah kelompok masyarakat, di antaranya Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Bogor serta Petisi 26 Masyarakat Sipil Bogor Bersatu.
Kedua elemen tersebut mendesak pemerintah daerah agar tidak sekadar melakukan pengawasan administratif, tetapi juga turun langsung untuk memastikan seluruh aktivitas operasional CCM dan Harris Hotel berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ketua Petisi 26 Masyarakat Sipil Bogor Bersatu, Rizwan Riswanto, menilai persoalan lingkungan yang dilaporkan warga tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Menurutnya, aktivitas usaha berskala besar semestinya diiringi tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat yang berada di sekitarnya.
“Selama mall dan hotel itu berdiri kokoh, selama itu pula hak-hak warga atas lingkungan yang bersih diabaikan. Kami mempertanyakan secara serius ke mana fungsi pengawasan Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor.
Mengapa bangunan komersial berskala besar yang diduga menimbulkan dampak langsung terhadap lingkungan masyarakat tidak segera dievaluasi perizinannya? Jangan sampai muncul persepsi bahwa terdapat pembiaran terhadap kepentingan korporasi besar,” ujar Rizwan Riswanto dalam keterangannya.
Dua Persoalan Lingkungan Menjadi Sorotan
Kritik masyarakat tersebut mengacu pada dua persoalan utama yang diduga berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan kepatuhan terhadap dokumen perizinan.
Pertama, dugaan pembuangan limbah cair ke saluran warga.
Berdasarkan temuan yang disampaikan elemen masyarakat, terdapat dugaan aliran limbah cair dari kawasan CCM dan Harris Hotel yang bermuara ke saluran lingkungan warga di wilayah Kali Ampa Curug.
Kondisi tersebut disebut menimbulkan aroma tidak sedap yang mengganggu kenyamanan dan aktivitas masyarakat sekitar. Persoalan ini memerlukan pemeriksaan langsung dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor untuk memastikan sumber limbah, kualitas air buangan, serta kesesuaiannya dengan baku mutu dan ketentuan persetujuan lingkungan.
Kedua, dugaan pemanfaatan air tanah melalui sumur bor dalam.
Selain persoalan limbah, penggunaan air bawah tanah dalam skala besar di lingkungan CCM dan Harris Hotel juga menjadi perhatian masyarakat.
Pemanfaatan air tanah tanpa kepastian kepatuhan terhadap ketentuan perizinan dan batas pengambilan berpotensi menimbulkan dampak terhadap keberlanjutan sumber daya air tanah, termasuk ketersediaan air bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut.
Karena itu, transparansi dokumen perizinan serta data penggunaan air tanah dinilai penting untuk memastikan tidak terjadi eksploitasi sumber daya air yang merugikan lingkungan dan warga.
Desakan Sidak dan Transparansi Perizinan
BPI KPNPA RI Bogor bersama Petisi 26 Masyarakat Sipil Bogor Bersatu mendesak DLH Kabupaten Bogor dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor segera melakukan inspeksi lapangan secara menyeluruh.
Mereka juga meminta agar pemerintah daerah membuka informasi mengenai dokumen persetujuan lingkungan, persetujuan teknis pembuangan air limbah, serta legalitas pemanfaatan air tanah yang dimiliki pengelola CCM dan Harris Hotel.
Menurut mereka, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada pengecekan dokumen administratif. Pemerintah juga perlu melakukan pengujian kualitas air buangan, menelusuri saluran pembuangan, serta memeriksa legalitas dan besaran pemanfaatan air tanah di lokasi.
Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, pemerintah daerah diminta mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menjatuhkan sanksi administratif maupun langkah penegakan hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran.
Koalisi masyarakat sipil tersebut menyatakan tidak menutup kemungkinan membawa persoalan ini ke jalur hukum apabila tidak terdapat langkah konkret dari instansi berwenang.
Kini, perhatian publik tertuju pada sikap DLH Kabupaten Bogor, manajemen CCM dan Harris Hotel, serta Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor.
Apakah dugaan persoalan lingkungan ini akan segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan terbuka, atau justru kembali menjadi persoalan yang tidak kunjung mendapatkan kepastian?
Publik menunggu tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan. Sebab, perlindungan lingkungan hidup dan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat merupakan kewajiban yang tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan investasi maupun aktivitas bisnis. (TIM)
