Diduga Dibebani Setoran Oleh Atasan, Anak Buah Kapolda Jawa Barat Pasang Tarif. ACC KTP Roda 4 dipatok 800 Ribu Rupiah
BANDUNG, NEWSMETRO.CO – Diduga berkewajiban setor ke atasan, oknum polisi samsat kawaluyaan Bandung Tengah pasang tarif. Tidak tanggung – tanggung biaya perpanjangan STNK 5 tahun tanpa KTP, dilabel sebesar 700 hingga 800 rupiah.
Hebatnya lagi, untuk menutupi seakan samsat ini besih dari aksi Pungutan Liar alias PUNGLI, pungutan tersebut tidak diberlakukan untuk masyarakat umum, pungutan tersebut hanya diberlakukan kepada para karyawan Biro Jasa.
Ironisnya lagi, selain pengurus Biro Jasa, pungutan tersebut mereka lakukan juga kepada rekan – rekan wartawan.
Data yang diperoleh NEWSMETRO.CO menunjukkan bahwa biaya ACC KTP roda empat untuk pengurus Biro Jasa dipatok sebesar 800 ribu rupiah, sedangkan untuk wartawan dijatah seminggu sekali dengan harga 700 ribu rupiah, setelahnya, harus membayar Rp. 800.000.
Aksi dugaan Pungutan Liar (PUNGLI) disamsat Kawaluyan Bandung Tengah ini mencuat saat wartawan NM berinisial D mengurus perpanjangan STNK kendaraan roda empat tanpa KTP Rabu (4/3/2026). Namun karena tidak memberikan uang PUNGLI sepertii biasanya, STNK wartawan tersebut tidak diproses hingga pelayanan samsat ditutup.
Setelah ditanya, terungkap bahwa STNK wartawan ini tidak diproses pada hari itu dikarenakan tidak membayar uang PUNGLI sebesar Rp. 800.000 kepada oknum petugas.
“Kemarinkan sudah masukin perpanjangan sepeda motor, jadi karena jatahnya sudah habis sekarang harus bayar. Tapi karena pelayanan sudah tutup, prosesnya nanti besok aja.” Ujar Pegawai Harian Lepas (PHL) berinisial A kepada D yang diamini oleh salah satu pria yang berseragam polisi.
Terkait dengan maraknya aksi dugaan PUNGLI di samsat Kawaluyaan Bandung Tengah, Jawa Barat ini, Rando Oroh Wakil Sekretasis Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 (LAKI P. 45) angkat bicara.
“Jangan – Jangan pimpinan samsat Kawaluyaan dibebani setoran oleh atasannya, sampai – sampai ia harus menghalalkan segala cara demi untuk mendapatkan uang haram.”
Lanjutnya lagi, kalau benar pimpinan samsat Kawaluyaan Bandung Tengah ini tidak dibebani setoran oleh atasannya, maka atas nama masyarakat, dan selaku Lembaga Sosial Kontrol, LAKI P.45 meminta agar petinggi Polda Jawa Barat segera bertindak. Imbuh Wasekjen DPP LAKI P. 45 ini kepada NEWSMETRO.CO. TIM
