Presiden Jokowi Bertemu Pegiat Reforma Agraria Dan LSM Bahas Solusi Atasi Persoalan Sengketa Tanah
17 Views
JAKARTA, NEWSMETRO.CO – Presiden Joko Widodo bersama jajaran terkait, kembali bertemu para pegiat reforma agraria untuk mengetahui berbagai persoalan yang ada di lapangan dan menemukan solusi yang dapat disepakati bersama, Kamis (3/12/2020).
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rapat maraton tentang reformasi agraria agar betul-betul nantinya bisa terealisasi, sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan reforma agraria bisa mengalami percepatan dan akselerasi dalam menyelesaikan (persoalan) yang belum-belum,” pesan Presiden Jokowi saat memberikan pengantar.
Dilansir dari Suara Jabar News.com Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, yang memberikan keterangan selepas pertemuan mengatakan bahwa baik pemerintah maupun para pegiat yang hadir dalam pertemuan berupaya mencapai titik temu dan mencari solusi bagi persoalan atau kendala yang dihadapi di lapangan.
“Siang hari ini Presiden telah mengumpulkan beberapa menteri yang berkaitan dengan reforma agraria dan diikuti oleh teman-teman dari LSM.
Presiden tadi telah meminta bagaimana mengurai berbagai persoalan itu dengan menentukan yang pertama adalah mencari persoalan-persoalan yang menjadi prioritas dan yang kedua menggunakan timeline dengan target tertentu,” terangnya usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan A. Djalil, menerangkan bahwa 
pihaknya akan segera melakukan identifikasi terkait dengan semua hal yang dibicarakan antara pemerintah dengan para pegiat dalam pertemuan itu. Nantinya, pihaknya akan menyusun prioritas kerja untuk menyelesaikan hal-hal yang dapat segera diselesaikan terlebih dahulu.
“Kita akan identifikasi. Mana yang paling mudah kita selesaikan akan kita selesaikan sesegera mungkin sehingga begitu selesai ini kita punya kepercayaan diri dan menjadi model untuk menyelesaikan hal lain,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, yang turut memberikan keterangannya juga mengungkap bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjalankan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) untuk mempercepat reforma agraria melalui legalisasi obyek agraria di kawasan hutan.
Kepala Staf Kepresidenan menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo memiliki kepedulian dan semangat kuat untuk membuat program reforma agraria tersebut dapat terus berjalan untuk memperjuangkan keinginan masyarakat.
“Presiden sangat concern dan memiliki semangat yang kuat untuk membuat reforma agraria betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat dan berbagai upaya itu telah dilakukan secara nyata,” sebutnya.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Kapolri Jenderal Idham Azis.
Sementara para pegiat yang hadir yaitu Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Siti Fikriyah, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika, Ketua Badan Registrasi Wilayah Adat Kasmita Widodo, dan Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia Agus Ruli.
Sebelumnya, pada 23 November 2020 lalu, Presiden juga menggelar pertemuan dengan para pengiat reforma agraria tersebut. Selain keempatnya, saat itu hadir pula Direktur Eksekutif Akatiga Nurul Widyaningrum, Manajer Regional Papua dan Papua Barat World Resources Institute (WRI) Indonesia Julia Kalmirah, Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia (API) M. Nuruddin, dan Ketua Harian DPP Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan.
Terkait dengan rencana pemerintah dalam melakukan reformasi Agraria di tanah air, hal ini dimanfaatkan oleh Pengurus Pusat Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 untuk melaporkan sengketa tanah PT. Purnawira Dharma Upaya dengan warga 11 desa penjangga di Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu seluas 4000 Ha.
Informasi yang diperoleh NEWSMETRO.CO jika tidak ada aral melintang, Senin (14/12/2020) Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 (Laki P. 45) Johnny Kuron akan melaporkan lahan milik masyarakat yang diduga sejak Tahun 2007 dicaplok oleh PT. Purnawira Dharma Upaya ke Presiden Jokowi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Sofyan A. Djalil.
“Benar, jika tidak ada halangan Senin Pagi (14/12) saya dan Tim DPP Laki P. 45 berencana akan melaporkan kepada Presiden Jokowi dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko serta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Sofyan A. Djalil kasus sengketa lahan tersebut.” Ujar Wasekjen DPP Laki P. 45 ini kepada NEWSMETRO.CO.
Masih pada kesempatan yang sama, Johnny menambahkan bahwa surat laporan serta bukti-buktinya sudah selesai dikonsep Tim nya, hari Senin (14/12) tinggal diserahkan kepada yang bersangkutan untuk ditindak lanjuti. terang Johnny sembari memperlihatkan 1 dari 5 bundel berkas laporan kepada Tim NEWSMETRO.CO.
Sementara menanggapi hal tersebut, salah satu managemen PT. PDU yang belakangan diketahui bernama Hendra, saat dihubungi NEWSMETRO.CO lewat telepon selulernya beberapa waktu lalu, membantah kalau dikatakan pihaknya mencaplok lahan milik masyarakat, sebaliknya malah dia berdali bahwa lahan PT. PDU yang justeru diambil masyarakat, jelas Hendra.
“Sebagai sosial kontrol Laki P. 45 tidak menuding siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah ini, hasilnya baru akan diketahui nanti setelah laporan kami dipelajari instansi terkait. Tunggu aja kelanjutannya ya.” Ujar Johnny di penghujung wawancara dengan NEWSMETRO.CO. (TIM NM)
