Terkait Dugaan Pungli PERHUTANI Sragen, Komisi IV DPR-RI Akan Agendakan Rapat
19 Views
JAKARTA, NEWSMETRO.CO – Terkait pemberitaan NEWSMETRO.CO Edisi September 2020 dengan judul “Masyarakat Menjerit, Oknum PERHUTANI Dinilai Peras Masyarakat”
Komisi IV DPR-RI pun angkat bicara.
Mananggapi keluhan Masyarakat Sragen, yang mengaku terintimidasi oleh Oknum Perhutani, mendapat tanggapan dari KOMISI IV DPR-RI.
Beberapa Masyarakat di Desa Bago Ngempringan, Kecamatan Jenar, Kabupaten Jawa Tengah ini, hampir keseluruhan berprofesi sebagai Petani, yang menggarap lahan Perhutani.
Petani yang Dominan menanam tebu itu, mengaku selama ini telah dibohongi oleh Oknum Perhutani, terkait beberapa aturan dan besaran biaya Kontribusi.
Menyikapi hal tersebut, Anggota DPR-RI Komisi IV Salim Fahry Fraksi Golkar, melalui Tenaga Ahlinya, saat diwawancarai News Metro melalui Handphone selularnya pada, (17/9) lalu, mengatakan dirinya sudah menyampaikan permasalahan tersebut.
“Dalam waktu dekat ini akan diagendakan rapat KOMISI, terkait masalah yang terjadi di Sragen antara Masyarakat Desa Ngempringan, dengan Oknum PERHUTANI disana,” terang Tenaga Ahli Fahry.
Salim Fakhri Aggota Dewan Komisi IV Fraksi Golkar melalui Tenaga Ahlinya, mengatakan akan terus berupaya mendorong permasalahan itu, untuk dilakukan Pembahasan di Rapat KOMISI IV DPR-RI.
Ia mengatakan juga akan menyampaikan hal tersebut, kepada Anggota DPR-RI DAPIL Sragen, Jawa Tengah, Luluk Nur Hamidah yang juga Ketua DPP Fraksi PKB.
“saat ini bu Luluk Nur Hamidah sedang ada kegiatan lain, namun setelah beliau selesai dengan kegiatannya, pastinya beliau akan merespon masalah ini. Bu Luluk dikenal selalu memperjuangkan hak Petani, jadi kemungkinan dengan senang hati beliau akan membantu,”ucapnya.
Firanda selaku Tenaga ahli Luluk Nur Hamidah, ketika ditemui di Ruang Kerjanya, Gedung DPR-RI, Jakarta, Pada (28/9) lalu, menyampaikan hal yang sama.
“nanti saya sampaikan sepulang kegiatan bu Luluk, kebetulan bulan Oktober adalah masa Reses Anggota Dewan, beliau akan turun langsung ke Sragen Selama satu bulan,” ujar Firanda.
Prayogo, yang menjabat sebagai Asper di Kantor KPH. Tangen, Sragen, Jawa Tengah, selaku petinggi Perhutani yang mewakili Desa Ngempringan dan sekitarnya, hingga saat ini mengaku apa yang dilakukan sudah sesuai prosedur.
Ditempat terpisah, beberapa Petani Ngempringan Sragen, saat ini mengaku khawatir dengan Isyu yang beredar.
Pasalnya, beredarnya Informasi seraya menakuti dan mengancam, disampaikan oleh Oknum Perhutani dan Oknum LMDH setempat.
Beberapa warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan, akibat mereka memberikan Informasi kepada Wartawan hingga kepermukaan, ada kemungkinan Lahan Perhutani bakal ditutup, atau nantinya penanaman Tebu tidak diijikan lagi.
“Maklum, warga disini SDM nya rendah mas, dari jaman nenek moyang selalu yang dikhawatirkan info seperti itu,” ujar salah seorang petani penggarap, yang enggan disebutkan namanya.
Dikutip dari berbagai sumber, untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa Hutan ini, Presiden RI Jokowidodo membuat Program SK KULIN KK dan IPHPS, yang diinstruksikan secara tegas untuk segera diimplementasikan.
Untuk menggantikan PKS (Perjanjian Kerjasama), yang kerap kali tidak sesuai dalam pelaksanaannya di beberapa wilayah, maka SK KULIN KK dan IPHPS ini dianggap menjadi solusi oleh Pemerintah.
Selain Untuk menjaga Ketahanan Pangan, SK KULIN KK dan IPHPS ini diminati Petani karena, biaya yang harus dibayarkan Petani, nominal yang jauh lebih murah.
Program yang dikhususkan berjalan di Pulau Jawa terlebih dahulu tersebutpun, sudah berjalan, bahkan sudah dinikmati oleh Petani Penggarap Lahan PERHUTANI dibeberapa wilayah Pulau Jawa.
Program Perhutanan Sosial PT. Perhutani ini juga, adalah jajaran Baru di Kementerian KLHK, dipimpin Oleh Natalas Anis Harjanto, MSC selaku Direktur Perhutanan Sosial PT. Perhutani.
Natalas Anis Harjanto, MSC, ketika diwawancarai NEWSMETRO.CO beberapa waktu lalu melalui Handphone Selularnya mengatakan, dirinya juga akan mengkaji permasalahan yang terjadi di Desa Ngempringan. Ia mengatakan, dirinya sempat mengutus Kepala Divisi Registrasi untuk meninjau langsung ke Lokasi tersebut. (Faldy/TIM)
