Ratusan Juta Dana PGRI Sangihe Diduga Raib
Sangihe (Sulut), NewsMetro Online – Tak jelasnya kepengurusan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kepulauan Sangihe memicu tanda tanya ribuan tenaga pendidik yang mengabdi didaerah perbatasan Indonesia – Philipina tersebut.
Selain program dan kegiatan PGRI yang tak jalan, para Oemar Bakrie tersebut juga mempertanyakan iuran
anggota yang selama ini mereka kumpulkan secara sukarela yang dipotong langsung melalui gaji setiap bulannya.
anggota yang selama ini mereka kumpulkan secara sukarela yang dipotong langsung melalui gaji setiap bulannya.
Data yang dirangkum menyebutkan, iuran PGRI ditarik dari guru sebesar Rp. 2.500,-/bulan/orang. Jika dikalkulasi, jumlah guru sebanyak 1.964 (data per Januari 2015) dikalikan Rp. 2.500,- didapat angka Rp. 4.910.000,-.
Dalam 1 tahun iuran PGRI yang terkumpul berjumlah Rp. 58.920.000,-. Itu berarti, dalam 5 tahun saja, ada Rp. 294.600.000,- atau kurang lebih Rp. 600 juta dalam 10 tahun terakhir yang diduga raib tanpa kejelasan dalam pengelolaan, penggunaan maupun pertanggung jawaban.
Beberapa orang guru yang ditemui menyatakan, selama ini tak ada satupun kegiatan ataupun pengadaan yang dibiayai dari dana PGRI tersebut.
Ia merinci, biaya pelaksanaan upacara peringatan hari PGRI saja ditanggung masing – masing sekolah, sementara, pengadaan seragam PGRI juga dibayar oleh masing – masing guru.
“Kemana dana tersebut? Hingga kini tak jelas penggunaannya” Ujar guru SD yang minta namanya tidak dikorankan.
Ketua PGRI Sangihe, Maurits Berhandus SH ketika dihubungi via telpon genggamnya menyatakan, tak tahu menahu persoalan dana PGRI tersebut. Menurutnya, sudah lama kepengurusan PGRI Sangihe tak lagi dilakukan pergantian sehingga sudah tak tahu perkembangannya, apalagi, lanjut Berhandus, dirinya saat ini sudah tak bertugas lagi di Sangihe. “Coba tanyakan ke Dinas Dikpora” Elaknya.
Kadis Dikpora Sangihe, Dra Helnintje Tatawi MPd ditemui dikantornya tegas menampik jika persoalan PGRI itu erat kaitannya dengan pihak dinas.
“PGRI itu murni organisasi guru, jadi dinas jangan dibawa – bawa kalau ada persoalan internal organisasi” Tegasnya. Tatawi menambahkan, seharusnya pengurus lama itu segera menggelar Musda untuk pemilihan pengurus baru. Terkait tudingan raibnya ratusan juta dana PGRI Sangihe, Tatawi sepertinya enggan mengomentari. “Setahu saya iuran tersebut sudah tidak dipungut lagi, tapi coba tanyakan ke pengurus PGRI” Ucapnya.
Sayangnya, sejumlah pengurus PGRI dimintai konfirmasi tak satupun yang bisa memastikan keberadaan dana tersebut. Beberapa diantaranya bahkan menyatakan tak tahu sama sekali, terkesan mengelak dan saling lempar ke sesama pengurus.
Seribuan tenaga pendidik di Sangihe akhirnya mendesak pengurus PGRI yang menjabat kurang lebih 10 tahunan tersebut untuk segera melaksanakan Musda dengan agenda pergantian kepengurusan termasuk dengan penyampaian laporan pertanggung jawaban dana. (Johan)
