Diprotes, Taxi Gelap Malah Minta Dilegalkan
4 Views
Sangihe, News Metro Online
Persoalan beroperasinya angkutan umum tak resmi (Taxi Gelap, red) yang mengundang keluhan dan protes sopir angkutan kota dan perdesaan di Sangihe sepertinya belum berakhir, pasalnya pekan lalu, kurang lebih 60 orang yang mengaku pengemudi taxi gelap wilayah Tamako, Manganitu Selatan dan sekitarnya melakukan aksi
ke DPRD Sangihe.
Aksi yang dimotori aktivis LSM ini meminta wakil rakyat Sangihe untuk memperjuangkan nasib mereka dengan melegalkan beroperasinya kendaraan plat hitam ini mengangkut penumpang. Sayangnya, karena kehadiran anggota DPRD Sangihe sangat minim, permintaan pengemudi taxi gelap ini terpaksa harus ditunda.
Seperti pernah diberitakan News Metro sebelumnya, kegiatan mengangkut penumpang yang dilakukan kendaraan pribadi tersebut sering diprotes dan memicu keresahan dikalangan sopir lainnya. Selain merasa pendapatan sopir berkurang, keberadaan taxi gelap ini juga merugikan daerah.
Hal ini ada benarnya, karena kendaraan pribadi (plat hitam) tersebut tak pernah membayar retribusi apapun untuk daerah, sementara untuk angkutan umum (dalam dan luar kota) sejumlah retribusi dan pembiayaan lain wajib dibayarkan ke kas daerah, dintaranya ijin trayek, uji kelayakan, retribusi parkir dan pungutan lain.
Sumber resmi News Metro menyatakan, keinginan sopir taxi gelap ini rencananya akan disampaikan ke anggota dewan sebagai bahan kajian dan pertimbangan untuk dibicarakan dengan pemerintah kabupaten melalui Dinas Perhubungan.
Salah satu personel DPRD Sangihe ketika dimintai tanggapan menyatakan, sah – sah saja jika ada permintaan legalisasi dari pengemudi taxi gelap, karena ini juga menyangkut hak hidup warga negara tapi kita harus kembali melihat aturan. “Apa ada aturan yang mengijinkan mereka (taxi gelap) mengangkut penumpang umum?” Ujarnya “Kesimpulannya nantilah kita akan hearing bersama instansi terkait” Tambah anggota dewan senior ini sambil meminta namanya tidak diekspos.
Sayangnya, hingga berita ini naik cetak, pihak – pihak berwenang sepertinya masih enggan berkomentar, dihubungi via sms, tak satupun bersedia memberi tanggapannya. Sementara pernyataan protes masih saja muncul dari sopir angkutan umum. Mereka berharap pemerintah dan DPRD mengambil kebijakan yang benar – benar bijak untuk kepentingan bersama. (Johan)
Persoalan beroperasinya angkutan umum tak resmi (Taxi Gelap, red) yang mengundang keluhan dan protes sopir angkutan kota dan perdesaan di Sangihe sepertinya belum berakhir, pasalnya pekan lalu, kurang lebih 60 orang yang mengaku pengemudi taxi gelap wilayah Tamako, Manganitu Selatan dan sekitarnya melakukan aksi
ke DPRD Sangihe.
Aksi yang dimotori aktivis LSM ini meminta wakil rakyat Sangihe untuk memperjuangkan nasib mereka dengan melegalkan beroperasinya kendaraan plat hitam ini mengangkut penumpang. Sayangnya, karena kehadiran anggota DPRD Sangihe sangat minim, permintaan pengemudi taxi gelap ini terpaksa harus ditunda.
Seperti pernah diberitakan News Metro sebelumnya, kegiatan mengangkut penumpang yang dilakukan kendaraan pribadi tersebut sering diprotes dan memicu keresahan dikalangan sopir lainnya. Selain merasa pendapatan sopir berkurang, keberadaan taxi gelap ini juga merugikan daerah.
Hal ini ada benarnya, karena kendaraan pribadi (plat hitam) tersebut tak pernah membayar retribusi apapun untuk daerah, sementara untuk angkutan umum (dalam dan luar kota) sejumlah retribusi dan pembiayaan lain wajib dibayarkan ke kas daerah, dintaranya ijin trayek, uji kelayakan, retribusi parkir dan pungutan lain.
Sumber resmi News Metro menyatakan, keinginan sopir taxi gelap ini rencananya akan disampaikan ke anggota dewan sebagai bahan kajian dan pertimbangan untuk dibicarakan dengan pemerintah kabupaten melalui Dinas Perhubungan.
Salah satu personel DPRD Sangihe ketika dimintai tanggapan menyatakan, sah – sah saja jika ada permintaan legalisasi dari pengemudi taxi gelap, karena ini juga menyangkut hak hidup warga negara tapi kita harus kembali melihat aturan. “Apa ada aturan yang mengijinkan mereka (taxi gelap) mengangkut penumpang umum?” Ujarnya “Kesimpulannya nantilah kita akan hearing bersama instansi terkait” Tambah anggota dewan senior ini sambil meminta namanya tidak diekspos.
Sayangnya, hingga berita ini naik cetak, pihak – pihak berwenang sepertinya masih enggan berkomentar, dihubungi via sms, tak satupun bersedia memberi tanggapannya. Sementara pernyataan protes masih saja muncul dari sopir angkutan umum. Mereka berharap pemerintah dan DPRD mengambil kebijakan yang benar – benar bijak untuk kepentingan bersama. (Johan)
