Audiensi Honorer K2 Dan Komisi D DPRD Pati Terkait Penerbitan SK Penetapan
22 Views
PATI, NEWSMETRO.CO – DPRD Kabupaten Pati kembali menerima audiensi dari Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia (PHK2-I) Kabupaten Pati yang bertempat di ruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati. Senin (13/7) pagi.
Dalam audiensi mereka ingin menyuarakan terkait permohonan penerbitan SK penetapan bagi para Tenaga Honorer Kategori 2 dari Bupati sebagai tenaga pendidik, tenaga kesehatan, tenaga teknis dan tenaga administrasi. Mereka juga meminta agar passing grade seleksi P3K untuk tenaga honorer K2 di turunkan.
Selain itu mereka juga mengaku mempunyai keinginan untuk mendapatkan honor minimal sesuai (Upah Minimum Kerja) UMK saat ini.
Sementara itu Ketua Komisi D Wisnu Wijayanto yang menerima audiensi tersebut menyampaikan,” bila untuk mengusulkan terkait penerbitan SK bagi Tenaga Honorer kategori 2 itu bisa dilakukan. Akan tetapi kalau harus mendapatkan SK itu kemungkinan besar tidak bisa, karena kewenangan untuk penerbitan SK P3K ada di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB),”kata Wisnu kepada audensi.
Dan terkait passing grade, lanjut Wisnu, memang syarat untuk menjadi P3K mekanismenya harus melalui ujian. Kalau tanpa ujian tentu tidak akan bisa, walaupun sudah melakukan pengabdian selama bertahun-tahun.
Namun semua kewenangan itu ada di Kemenpan RB. Dirinya bersama Komisi D juga sudah mengusulkan berkali-kali hal tersebut agar ditindaklanjuti. “Bagi yang mengikuti tes terakhir kemarin, itu passing grade nya juga sudah diturunkan oleh Kemenpan RB,”Jelasnya.
Muntammah yang juga anggota Komisi D menambahkan, terkait upah bagi tenaga honorer agar sesuai dengan UMK. Dirinya menyampaikan bahwa dalam UU Ketenagakerjaan, guru dan tenaga kesehatan honorer memang tidak berstatus sama seperti tenaga kerja, tapi harus kita cermati lagi karena perlu adanya rasa keadilan disana,”jelasnya.
Komisi D DPRD Kabupaten Pati dalam pembahasannya bersama eksekutif juga mengusulkan agar di setiap tahunya ada peningkatan. Namun semua itu ada tahapannya sesuai kemampuan APBD Kabupaten Pati,”imbunya.
“Alhamdulillah sesuai data di setiap tahunnya ada peningkatan, sebagai wakil dari rakyat kita akan selalu membantu setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat,” pungkasnya. (tim NM/Pati).
