2 Views

PATI, NEWSMETRO.CO – Komisi B DPRD Kabupaten Pati adakan rapat koordinasi bersama Dinas terkait, guna menindaklanjuti hasil sidak dari Komisi B DPRD Kabupaten Pati yang ditemukan adanya salah satu toko modern wilayah Pucakwangi yang dianggap telah melanggar Perda Nomor 2 tahun 2019. Kamis (25/6/2020) .

Berdasarkan hasil sidak, bahwa jarak antara minimarket atau toko modern ini dengan pasar tradisional kurang dari jarak yang dimaksud dalam Perda No. 2 Tahun 2019 yang “minimal berjarak 50 meter”.

Kepala DPMPTSP Pati, Sugiyono menyampaikan, bahwa sampai saat ini, ada 138 toko swalayan berjejaring di Kabupaten Pati, dan 19 diantaranya sudah memperbarui izinnya sesuai dengan Perda No. 2 Tahun 2019.

Menurutnya sesuai dengan Perda yang berlaku, toko modern yang sudah beroperasi dan berizin, sebelum berlakunya Peraturan Daerah (Perda), izinnya masih dinyatakan tetap berlaku dan harus wajib didaftarkan ulang ke Online Single Submission (OSS) selambat-lambatnya 6 bulan setelah Perda ditetapkan.

Sementara itu, Sugeng pemilik toko swalayan yang juga hadir dalam rapat tersebut, mengaku bahwa Ia telah mendirikan swalayan sejak tahun 2014 sedangkan pada tahun 2015 sudah mengajukan izin dan sudah beroperasi. Dan pada saat itu Kecamatan Pucakwangi masih sepi dan masih terisolir.

“kami mendirikan swalayan ini berdasarkan keinginan dari masyarakat, dan terkait dengan perizinan kami selalu mengikuti aturan yang ada,” jelasnya.

Ketua DPRD Ali Badruddin yang juga hadir dalam rapat tersebut menyampaikan, menyikapi temuan hasil sidak dari Komisi B DPRD Kabupaten Pati tersebut pihaknya akan segera melakukan rapat koordinasi dengan Bupati Pati untuk mencarikan solusinya terkait permasalahan tersebut.

“Terkait hal ini kami akan segera membicarakannya bersama Pak Bupati Haryanto untuk nantinya mencarikan solusinya,” ungkapnya. (tim NM/Pati).