Ganjar Pranowo, Siapkan Santunan bagi 25 Petugas Pemilu Jateng yang Meninggal
19 Views
JATENG.NEWSMETRO.CO – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan memberikan santunan untuk para petugas pemilu yang mengalami musibah saat bertugas dalam pengawasan pemilu 17 April 2019. Santunan diberikan kepada petugas yang meninggal maupun yang dirawat di rumah sakit.
Dalam pantauan News Metro.co Ganjar menyampaikan,”Insyaallah Jumat besok akan kita berikan santunan. Tidak hanya yang meninggal saja, tapi yang sakit juga akan kami berikan,” kata Ganjar di Semarang, Rabu 24 April 2019.
Ganjar mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya para petugas demokrasi itu. Ia sudah mendapat laporan nama dan alamat petugas pemilu 2019 yang meninggal atau yang sakit di seluruh wilayah. Pemerintah akan mendatangi satu per satu korban sebagai bentuk solidaritas. Saat ditanya mengenai berapa anggaran santunan untuk para korban, Ganjar enggan menyebutkannya.
Data terakhir secara nasional tercatat sebanyak 139 petugas pemilu 2019 yang meninggal dunia. Ratusan petugas pemilu itu meliputi aparat Kepolisian, Panwaslu, KPPS atau petugas TPS. Mereka diduga meninggal akibat kelelahan saat melaksanakan proses pemilu.
Di Jawa Tengah, ada 25 petugas pemilu yang meninggal dunia. Mereka tersebar di Kabupaten Demak, Banyumas, Sukoharjo, Banjarnegara, Purbalingga, Grobogan, Rembang, Magelang, Klaten, Batang, Kudus, Pekalongan, Kendal, Pemalang, Semarang, dan Brebes.
Selain 25 orang yang meninggal dunia itu, KPU Jateng mencatat ada 97 petugas TPS yang kelelahan dan harus dirawat di rumah sakit dan tiga orang diantaranya mengalami keguguran. Sedangkan Bawaslu Jateng merilis ada 93 orang petugasnya yang mengalami musibah serta tiga orang dinyatakan meninggal dunia.
Menurut Ganjar, ternyata memang pemilu 2019 cukup menjadi perhatian bagi semua pihak. Ada sejumlah catatan-catatan, misal tentang kesehatan maupun tekanan bekerja. Sistem itu perlu dikaji ulang agar menjadi lebih baik dan mengurangi risiko korban.
“Apa yang terjadi ini harus dievaluasi total. Ya, rasanya mungkin pelaksanaannya tidak serentak kali ya, atau penyerentakannya bisa ditata ulang. Mungkin serentak secara Nasional saja, provinsi saja, dan kabupaten/kota saja, sehingga tidak membutuhkan tenaga, pikiran, bahkan jiwa seperti ini,” pungkasnya kepada awak media (tim NM/Kudus)
