Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Di Duga Dijadikan Lahan Pungli

PT. PELNI (Pelayaran Nasional Indonesia) merupakan salah perusahan BUMN (Badan Usaha Milik Negara)  yang berfungsi menjembatani serta memudahkan akses bagi masyarakat untuk menjangkau satu daerah dengandaerah lain. Selain menguntungkan negara, PT. Pelni juga menguntungkan  rakyat baik dalam kegiatan perekonomian, kegiatan sosial maupun kegiatan-kegiatan lainnya.
 Upaya-upaya pemerintah membangun berbagai infrastruktur pelabuhan di seluruh wilayah indonesia, bertujuan untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat, dari segi kenyamanan transportasi laut, mensejahterakan rakyat serta membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi rakyat.
Pelabuhan Tanjung Priuk yang dibangun oleh pemerintah merupakan pelabuhan utama, terbesar dan tersibuk di indonesia karena
memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian indonesia mengekspor dan mengimpor barang-barang baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Dalam kesibukannya oknum-oknum petugasnya menggunakan kesempatan ini untuk memburu rupiah sebanyak mungkin yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri.

Barang yang Diduga tidak dilengkapi dokumen.

Hal ini terungkap ketika tim News Metro melakukan investigasi terhadap kapal-kapal yang tiba  atau bersandar setiap dua minggu sekali di pelabuhan Tanjung Priuk jakarta utara. Contohnya  seperti  KM. Dempo yang bersandar pada tanggal 2 Februari 2012 tujuan Sulawesi dan Jaya Pura, oleh tim News Metro ditemukan banyak kejanggalan yang dilakukan oleh oknum-oknum petugas pelabuhan diantaranya, mulai dari  pencatatan barang-barang para pedagang dari pintu yaitu dengan merekayasa data barang.
Apabila penumpang memiliki barang dengan timbangan 50 koli (Koli=hitungan timbangan barang) maka yang tertulis dalam daftar manifest  barang hanya 10 atau 20 koli, 10 koli lainnya di tilep alias masuk kantong pribadi. Menurut keterangan salah satu OB (office boy) yang tidak mau disebutkan namanya menuturkan bahwa 1 koli barang hitungannya bila daerah tujuan Timur Indonesia, Sulawesi dan Jaya Pura sebesar 300rb/koli.

Ilustrasinya KM. Dempo tujuan Sulawesi dan Jaya Pura dari ratusan orang penumpangnya minimal pedagang sekitar 50 orang yang memiliki rata-rata data manifest barang 30 koli per pedagang, dan masih banyak lagi penumpang yang memilki barang dibawah 30 koli ada yang 20 koli, 10 koli tidak menentu. Jadi bila 30 koli yang dibayarkan sebagai biaya administrasi barang dikalikan 300rb sama dengan 9 juta rupiah yang masuk ke PELNI, sementara 20 koli lainnya dikalikan 300rb sebesar 6 juta rupiah masuk ke kantong bersama.
Bila di kalkulasi lebih lanjut dari 50 orang pedagang x 9 juta rupiah =450 juta dana masuk ke PELNI, 20 koli per pedagang yang tidak tercatat dalam data manifest barang x 6 juta= 120 juta per satu kali kapal bersandar di pelabuhan Tanjung Priuk x 6 kali kapal bersandar dalam 1 bulan= 720 juta/bulan negara dirugikan.  Sungguh angka yang sangat fantastik. Bila dalam satu tahun kapal masuk pelabuhan, tinggal dihitung saja berapa milliar negara dirugikan.
 Lebih lanjut OB menjelaskan jadwal kapal dari Timur ke jakarta.  KM. Dempo tujuan Jakarta-Jayapura dalam 1 bulan 2 kali masuk jakarta, setiap hari senin, sama halnya dengan KM. Dobonsolo tujuan Jakarta-Jayapura satu bulan 2 kali masuk jakarta, kemudian KM. Lambo Baru Jakarta-Jaya Pura masuk jakarta satu bulan sekali satiap hari sabtu dan KM. Lambelu tujuan Jakarta-Ambon satu bulan sekali dan masih banyak lagi kapal-kapal yang menuju keberbagai daerah di seluruh indonesia.
Berikut petikan wawancara yang dilakukan tim News Metro dengan salah satu OB  yang tidak mau disebutkan namanya.  Menurut  dia, praktek haram seperti ini sudah tidak asing lagi. “Sudah  5 tahun saya bekerja disini pak, pungutan-pungutan gelap seperti itu berlasung terus menerus, bahkan sampai saat ini. Coba bapak perhatikan semua barang penumpang hanya sebagian yang ada di pintu masuk terminal penumpang pelabuhan, selebihnya barang-barang pedagang melalui pintu samping pelabuhan, seharusnya menurut peraturan PELNI seluruh barang dagangan penumpang tidak boleh melalui pintu samping pelabuhan, semua  harus melalui pintu utama. Pada saat bapak memasuki terminal penumpang, bapak akan melihat tumpukan barang yang luar biasa, tanpa disertai dokumen dari kepemilikan barang-barang tersebut. Susah pak, memberantas aksi para oknum petugas tersebut, soalnya mereka di bekingi oleh penguasa-penguasa pelabuhan yang ada disini, tutur OB dengan nada kesal karena pernah dimintakan uang oleh salah satu oknum petugas pelabuhan ketika ia memanggul barang penumpang.
Menindak lanjuti keterangan dari OB tersebut, Tim News Metro mencoba menelusuri kedalam terminal dan dengan kagetnya melihat ternyata tumpukan barang yang begitu banyak itu benar adanya. Tim News Metro menemui salah seorang  penumpang yang sedang menjaga barang-barang yang begitu banyak. Diduga itu adalah barang dagangannya sendiri, ketika News Metro menanyakan  dokumen mengenai siapa pemilik  barang tersebut, ia menjawab bahwa ia hanya menjaga saja, soal dokumen kepemilikan saya gak tau pak, saya kan cuma jaga doang dan ngantar sampai ketempat tujuan,  ujarnya  dengan nada katakutan.
Tidak puas dengan jawaban pedagang tersebut, Tim News Metro kemudian mendekati salah seorang pedagang lain yang bernama Herman. Saat ditanya tim News Metro,  dengan blak – blakan pria ini mengakui bahwa barang  bawaannya sebanyak 20 koli.  “ Saya punya barang sebanyak 20 koli,tapi yang  tertulis dalam dokumen saya hanya 6 koli, sisanya 14 koli, saya bayarkan  kepada  petugas pelabuhan, kemudian saya bayar lagi dikapal.” Jelas Haerman seraya menambahkan bahwa  sesampainya di  Jaya Pura prosesnya sangat gampang.
“Proses pengeluaran barang di Jaya Pura gak sulit, soalnya saya sudah berkali – kali bawa barang dagangan kesana.”   “Gampang kok pak, yang penting ada uang semuanya lancar.” tuturnya sambil memperlihatkan dokumennya kepada tim News Metro.
Kompleksnya masalah yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priuk jakarta utara, maka diharapka campur tangan pihak terkait. Fauzi Bowo selaku pimpinan dan kepala pengelola pelabuhan Tanujung Priuk hendaknya serius menyikapi masalah tersebut, agar perusahaan milik negara ini tidak mengalami kebangkrutan/pailit, hanya  karena ulah sejumlah oknum petugas yang bercokol didalamnya. (Ferry Zai/Biro Jakut)