Ribuan Nelayan Geruduk Kantor DPRD Pati Tuntut PNBP 10 Persen Direvisi
16 Views
PATI-NEWSMETRO.CO – Ribuan nelayan mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati. Mereka menggelar demonstrasi secara besar-besaran didepan gedung dewan menuntut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 10 di revisi. Sabtu, (14/5/2022) pukul 09.20 WIB.
Para peserta didominasi para nelayan dengan menggunakan motor roda dua, mobil pick up dan alat pengeras suara mereka berorasi di depan gedung DPRD Kabupaten Pati.
Dalam aksinya Koordinator Lapangan Hadi Sutrisno menyampaikan “Kami menentang kebijakan yang tak berpihak kepada nelayan, kepada pelaku perikanan. Sehingga kapal mengalami kerugian kemunduran sehingga berdampak kepada ABK,” ujar Hadi.
Sementara, salah satu tuntutan mereka adalah meminta kepada pemerintah menurunkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada nelayan dari 10 persen menjadi 5 persen. “Kebijakan PNBP sangat memberatkan. Kami meminta kepada menteri keuangan agar aturan PNBP yang mencekik perikanan dibatalkan. Aturan ini tidak berpihak kepada nelayan,” ujarnya.
Kedatangan di gedung dewan kali ini, guna meminta dukungan Pimpinan DPRD Kabupaten Pati, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Kabupaten Pati), Edy Martanto dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Tengah, Fendiawan Tiskiantoro yang hadir menemui para peserta demo.
Dengan menyerahkan surat pernyataan sebagai simbol dukungan langkah yang dilakukan oleh para paguyuban nelayan Kabupaten Pati yang telah ditandatangani. Mereka meminta surat pernyataan dan tuntutan para nelayan akan disampaikan kepada pemerintah pusat. “Pada prinsipnya kami mendukung langkah-langkah yang dilakukan paguyuban nelayan,” kata Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin.
Pimpinan DPRD Kabupaten Pati menemui massa aksi demonstrasi nelayan setempat di depan Gedung DPRD. Pimpinan DPRD terdiri dari Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, Wakil Ketua II, Hardi dan Wakil Ketua III, Muhammadun.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin mengatakan, demonstrasi yang dilakukan ribuan nelayan tersebut menyampaikan keluh kesah mereka selama ini atas kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan itu adalah tingginya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 10 persen tangkap.
“Keluh kesah nelayan tentang kebijakan pemerintah utamanya terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pasca tangkap mereka terkena 10 persen dari penghasilan,” katanya.
Menurut nelayan itu membebani, membayar ABK saja kesulitan. Apalagi wilayah tangkapnya dipersempit, nelayan minta diperluas,” imbuh Ali.
Pihaknya menjelaskan anggota dan pimpinan DPRD Pati, khususnya Komisi B yang membidangi barang tentu menerima masukan nelayan Juwana Kabupaten Pati terhadap keberatannya PP Nomor 85 tahun 2021 tersebut.
Menurut ketua DPRD Pati, Ali Badrudin menjelaskan, setelah aksi demonstrasi tuntutan nelayan ini akan berkirim surat kepada DPR RI hingga Presiden. Itu dimaksudkan agar apa yang disampaikan nelayan didengar, diperhatikan serta permintaannya dikabulkan.
“Kami berharap PP tersebut bisa diubah direvisi, besaran PNBP tidak sampai 10 persen seperti permintaan nelayan yang 5 persen itu,” terangnya.
Selain itu, adanya PP tersebut dianggap merupakan kebijakan yang tidak melibatkan publik, dalam hal ini nelayan dan pelaku usaha perikanan. Untuk itu, nelayan dan pelaku usaha perikanan menuntut kepastian hukum dan kebebasan berusaha yang tidak membebani mereka.
Setelah diterima Ketua DPRD Pati, para peserta aksi pun membubarkan diri. Mereka para demonstran pergi meninggalkan lokasi. (tim NM/Pati).
