Kunjungan Kerja Menteri Kalutan dan Perikanan, Resmikan  Gudang Garam Nasional (GGN) Trangkil Pati

4 Views

PATI,NEWSMTERO.CO – Kunjungan kerja, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhy Prabowo, untuk meresmikan enam gudang garam nasional (GGN) yang secara simbolis dilakukan di Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, Kamis 30/1/2020. Keberadaan gudang garam nasional ini untuk menyimpan garam hasil produksi petambak garam. Pengelolaan gudang garam nasional tersebut dilakukan oleh koperasi garam di masing-masing sentra garam rakyat.

Kedatangan Edhy Prabowo di Pati menjadi kesempatan baik bagi Bupati Pati Haryanto dan Wakil Gubernur Jawa Tengah H Taj Yasin Maimoen untuk meneruskan “sambat” dari masyarakat nelayan, yang kerap disampaikan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Pati juga menuturkan bahwa kunjungan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan momentum yang langka.  “Sehingga ini bisa jadi kesempatan bagi para petani garam untuk menanyakan tentang sejumlah kebijakan kepada Menteri Kelautan”, tutur Bupati.

Tak hanya petani garam, lanjut Haryanto, nelayan Pati juga kini mulai gelisah lantaran sudah mendekati akhir perpanjangan izin alat tangkap cantrang. Terlebih pada Februari nanti, cantrang dikabarkan sudah tidak boleh beroperasi.

Bupati Pati menyampaikan,” Gudang Garam Nasional (GGN) yang berada di Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil, diharapkan menjadi salah satu solusi ampuh dalam mengatasi anjloknya harga garam.  Hal itu disampaikan Bupati Pati Haryanto kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, saat peresmian GGN, Kamis siang (30/1).

Hariyanto menyebutkan,“Para petani garam di Pati sangat terpuruk, karena harganya sangat anjlok, yakni Rp 200-350 per kilogram.  Karena itu, dengan adanya GGN ini, nantinya garam   yang belum laku bisa ditimbun di GGN. Dan jika harganya sudah normal, kemudian garam baru di jual ke pasar,” ungkap Haryanto.

Terkait penempatan Gudang Garam Nasional di Pati, ini adalah keputusan yang tepat. Sebab, Pati memang merupakan produsen garam berskala besar.  “Dengan adanya gudang ini, para petani bisa menyimpan garamnya, dikelola oleh koperasi. Kalau harga jual sudah sesuai harapan bisa dijual,”   tandas Haryanto.

Dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh Wabup Pati Saiful Arifin (Safin), Wagub Jateng, Taj Yasin tersebut, Haryanto   menambahkan,  bahwa produksi garam di Pati pada 2019 sudah mencapai 350 ribu ton.  “Kalau sekarang harganya rendah, apalagi, garam di Pati termasuk urutan  terbaik setelah Madura. Haryanto berharap, pemerintah pusat bisa memberi solusi terbaik terkait persoalan ini. Bila memungkinkan,  sebaiknya ada harga eceran terendah, atau harga dasar untuk garam,” tutur Bupati.

Hal yang sama, Wagub Jateng, Taj Yasin   menyampaikan,” bahwa petani garam perlu diselamatkan terlebih Jawa Tengah penyumbang garam nasional kedua setelah Jawa Timur.”Dan produksi terbesar dan terbaik itu ada di Kabupaten Pati,”ujarnya.

Di samping nelayan, petani garam juga wajib mendapat perhatian.  Karena harga garam lokal terlalu rendah dan harus dihadapkan dengan garam impor. “Sekarang harga garam masih Rp 250 per kilogram. Padahal Pati ini penyumbang garam nomor dua di tingkat nasional. Ini perlu kita pikirkan bersama,” pinta Gus Yasin.

Rendahnya harga garam membuat warganya yang menekuni usaha garam rakyat enggan menjualnya. Mereka menyimpannya dengan ditutup terpal sambil menunggu harga membaik. Padahal pada 2019 ini, produksinya melimpah, yakni mencapai 350.000 ton. “Belum lagi adanya garam impor. Di Pati bahkan sudah saya beri teguran agar garam impor segera dihabiskan, tapi sampai sekarang belum habis. Dia berharap, Kementerian KKP segera mendapat solusi terbaik sehingga pemberdayaan bagi petani garam berjalan dengan baik dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Sementara itu Menteri Kelautan dan Perikanan dalam sambutannya mengatakan,”bahwa total ada enam Gudang Garam Nasional di tempat berbeda yang diresmikan secara bersamaan.  Selain di Pati, ada pula di Kabupaten Aceh Utara, Indramayu, Demak, Jepara, dan Pamekasan. Masing-masing gudang ini berkapasitas dua ribu ton, sehingga total kapasitas keenamnya ialah dua belas ribu ton.

“Ini merupakan upaya pemerintah membantu petambak garam di lapangan, dan memberi akses infrastruktur pada mereka. Selama ini mereka mengalami kesulitan menyimpan garam setelah panen. Saya harap gudang ini bisa digunakan menyimpan garam, sehingga kualitasnya terjaga,” ungkap Edhy.

Menyikapi harapan Bupati, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan para petambak garam sengsara. “Yang penting kita tidak boleh emosi. Ini semua bisa kita tangani dengan komunikasi yang baik. Saya sudah koordinasi dengan Menko Perekonomian, juga Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk memecahkan masalah ini”, ujarnya.

Lebih lanjut Edhy mengungkapkan bahwa meresmikan GGN hanyalah sebagian kecil dari rangkaian agenda kerjanya di Jawa Tengah.  Adapun agenda utamanya, menurut Edhy, ialah dalam rangka mengecek langsung situasi pernelayanan di Jawa Tengah.  “Kami ingin melihat apa saja yang menjadi kendala di Jawa Tengah. Termasuk juga soal budidaya garam”, ujarnya.

Menurut Edhy Prabowo, budidaya garam juga akan menjadi prioritas Kementeriannya. Tujuannya agar perekonomian di sekitar wilayah laut dapat semakin maju. “Industri garam di Jawa Tengah ini cukup maju. Kami juga sudah komitmen untuk memajukan industri garam ini,” imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Edhy Prabowo mengaku perlu mengkaji kembali penggunaan alat tangkap ikan tersebut. Sebab, oleh sejumlah kalangan, cantrang dianggap bisa merusak lingkungan. Juga  tidak bisa serta merta melegalkan alat tangkap cantrang. Karenanya, Edhy beserta jajarannya lebih memilih untuk  mendengarkan terlebih dahulu aspirasi para nelayan, sebelum akhirnya mengambil keputusan.

“Aspirasi cantrang, saya masih minta waktu dulu. Karena cantrang ini, ada yang minta dihidupkan, ada yang minta dilarang karena merusak lingkungan. Saya ke Pati ini adalah dalam rangka untuk menyerap aspirasi dan mengajak dialog para nelayan yang ada di Jawa Tengah,” ujarnya.

Edhy juga mengungkapkan, selama menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, pihaknya sudah diberikan amanat oleh Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki komunikasi dengan para nelayan. “Nelayan harus dibantu dan harus diperhatikan”, tegasnya.

Setelah mendengarkan aspirasi dan mengajak dialog para nelayan, selanjutnya, pihak Kementerian akan memutuskan langkah yang harus diambil, termasuk legalitas cantrang dan proses perizinan kapal, semua itu masih kami kaji,” jelasnya.

Ia pun menambahkan, semua proses itu saat ini sedang menuju penyempurnaan, termasuk masalah izin kapal yang diperbolehkan untuk melaut.  “Kami usahakan, akhir Februari masalah izin ini sudah selesai,” pungkasnya.

Usai meresmikan gudang garam nasional, Menteri Kelautan dan Perikanan juga melepas ekspor perikanan di PT Dua Putera Utama Makmur ke Jepang. Komoditas utama yang diekspor adalah udang vannamei dan cumi, baik olahan maupun tidak. Setiap bulan, perusahaan tersebut mengekspor sebanyak 30 kontainer. Komoditas tersebut antara lain untuk memasok kebutuhan hotel.