Gagal Daftar Perangkat, Warga Baturejo Protes Panitia

PATI NEWS METRO.CO – Belasan warga Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo Pati, Selasa pagi (13/3/2018) mendatangi balai desa setempat. Kedatangan warga tersebut untuk melakukan aksi protes kepada panitia pengisian perangkat desa. Karena diduga telah melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tahapan penjaringan calon perangkat. Acara ini di hadiri oleh Muspika, Polres Pati, Kades dan panitia.

Dalam Audensi yang bertempat di Aula Balai Desa Baturejo Kec. Sukolilo Kab. Pati “Menanyakan/Klarifikasi Kepada Panitia Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Baturejo, yang di prakarsai oleh LSM GJL (Gerakan Jalan Lurus) dan masyarakat Baturejo sekitar 20 orang.

Sehubungan dengan orasi menurutnya adanya dugaan penyelewengan kepentingan. Proses pencalonan perangkat desa oleh LSM GJL (Gerakan Jalan Lurus) yang disampaikan oleh perwakilan GJL Sumadi, didalam penjaringan pendaftaran perangkat desa terindikasi adanya KKN dan pembohongan publik. Disamping perampasan hak, warga Baturejo dalam pendaftaran perangkat desa untuk di ulang kembali,”ujar Sumadi.

“Kedatangan kami untuk meminta penjelasan kepada panitia pengisian perangkat desa karena dirasa telah bersikap tidak adil. Mereka sudah menghalangi hak warga untuk mencalonkan diri menjadi perangkat desa. Ketidak adilan panitia adalah telah menolak Budi Krisnanto yang merupakan warga asli desa setempat, untuk mengikuti ujian seleksi pemilihan perangkat desa. Dengan alasan kelengkapan berkas syarat pendaftaran belum lengkap,”kata Sumadi salah seorang warga yang ikut aksi.

Lain dari tuntutan Baidi dalam orasinya,” Untuk membubarkan panitia pengisian perangkat desa lama, agar di bentuk Panitia baru. Dan masalah soal ujian perangkat harus dibuat oleh pihak independen.

H.Riyanta Ketua LSM GJL dalam sambutanya menyampaikan,” diharapkan adanya komunikasi dan menjalin tali silaturrahim agar suasana kondusif dan aman di Baturejo. Dan supaya proses pengisian perangkat yang kosong dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan sistem dan UU yang berlaku.

Rianta juga menambahkan deklarasi,”tentang Anti Hoax, isu sara dan mendukung upaya Polri dalam penegakan hukum terhadap pelaku hoax. Mendukung pelaksanaan pemilihan gubernur Jawa Tengah 2018 dan pemilu tahun 2019 dengan damai. Menolak segala paham anti pancasila, UUD 1945 dan ikut menjaga keutuhan NKRI. Sepakat membangun kebersamaan dan perangi pengaruh media sosial yang bersifat hoax dan ujaran kebencian, “ujar Rianta.

Dalam sambutanya, Kades Baturejo Nur Subiakto S.T. mengatakan,” proses pengisian perangkat desa yang kososng di Baturejo sudah sesuai prosedur dan hukum. Dan lelang bondodeso digunakan untuk membangun saluran atau talud di desa yang sudah mencapai 70 persen. Sebelum masa kepemimpinanya usai, ia berjanji akan menyelesaikan pembangunan gedung balai desa menjadi terbesar di Kab Pati,”ujar Kades.

Camat Sukolilo dalam sambutanya mengatakan,” membenarkan adanya proses penjaringan pengisian perangkat desa di baturejo sudah berjalan sesuai prosedur. Dan jika ada kelompok masyarakat yang kurang puas maka hal tersebut adalah bagian dari demokrasi dan tidak mempermasalahakan hal itu. Agar terjadi komunikasi dengan baik antara pemerintah desa, panitia, dan LSM GJL selaku masyarakat yang bertugas sebagai pengontrol kinerja pemerintah desa. Sedangkan Muspika sesuai tupoksinya hanya sebagai pengawas,”ungkap Camat.

Polsek Sukolilo AKP Supriyono juga menghimbau, kepada masyarakat desa Baturejo menghormati proses pengisian perangkat desa agar berjalan dengan aman dan kondusif sesuai mikanisme yang ada.

Dalam sambutan panitia yang di wakili oleh Hariyanto menyampaikan,” bahwa mikanisme dan tahapan pengisian perangkat desa Baturejo sudah sesuai prosedur yang ada dalam Perda, Perbub dan persediaan serta tata tertib kepanitiaan. Dan tuntutan warga agar panitia di bubarkan dan diganti dari Kecamatan dan soal diambil dari Universitas yang ada.

Dalam hal tuntutan tersebut, Haryanto memberikan penjelasan,” bahwa yang bisa membubarkan panitia adalah Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten. Kami sebagai panitia sudah bekerja sesuai aturan yang berlaku dan melaksanakan UU yang ada. Prosedur-prosedur, dan tahapan-tahapan dilaksanakan dengan hati-hati agar tidak ada yang dirugikan dan semua panitia netral,”jelas Haryanto.

Sedangkan menurut keterangan Ketua Aktivis LSM PAL Indonesia Ahmad Robani Albar, SH.
“Kegiatan semacam ini wajib di galakan di setiap desa dalam rangka pencegahan sesuatu yang di anggap tidak baik, separti KKN, PUNGLI, GRATIFIKASI dll, sesuai dengan pungsinya yaitu NGO sebagai lembaga kontrol sosial masyarakat, supaya masyarakatnya cerdas dan aparatnya amanah.(tim NM/Pati)

Facebook Comments
69 DIBACA 1 HARI INI

Redaksi

ADMIN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: