DPRD Pati Belum Wacanakan Revisi Perda Karaoke

PATI NEWS METRO.CO – Hasil unjuk rasa pekerja dan pengusaha hiburan karaoke di Pati beberapa waktu lalu memunculkan dua point. Salah satu di antaranya merevisi Perda Karaoke Nomer 08 tahun 2013 tentang Kepariwisataan.
Namun apakah DPRD sudah mewacanakan revisi tersebut, Ketua komisi A DPRD Pati ,Adji Sudarmaji yang ditemui NEWS METRO.CO beberapa waktu lalu mengaku belum ada wacana merevisi Perda tersebut, terlebih pada komisi A . “Kami belum pernah ada wacana , terutama di Komisi A untuk revisi Perda itu,” ungkap Adji.
Seperti diketahui, revisi Perda ini ada dua jalur. Pertama dari inisiatif pemerintah daerah dalam hal ini pertama adalah Bupati dan kedua inisiatif DPRD,” terangnya usai menyambut audensi ormas ( organisasi masyarakat ) islam di ruang paripurna DPRD Pati .
Dia menegaskan untuk merevisi sebuah Perda bukan hal yang mudah, ada hal yang dipersiapkan mencakup inisiatur hingga draf revisi Perda yang harus di paripurnakan . Belum lagi 50 persen persetujuan anggota dewan yang memakan waktu cukup lama.
“Tahapan DPRD ini juga tidak segampang itu , harus dilalui siapa inisiaturnya , kemudian draf revisi harus diparipurnakan dan semua 50 anggota dewan menyetujui itu.” tambah Adji Sudarmaji.
Pihaknya menyebutkan Perda memungkinkan untuk direvisi apabila bertentangan terhadap Perda yang lebih dulu .
Menurut Ketua komisi A, Perda nomer 08 tahun 2013 tentang pariwisata itu tidak bertentangan dengan Perda manapun. Selain itu juga lolos uji Mahkamah Konstitusi ( MK ) . “Jika ada hal yang tidak sesuai dengan perundangan yang ada di atasnya, maka itu perlu direvisi. Perda kita pernah di uji materi oleh Mahkamah Konstitusi ( MK ) dan nampaknya tidak ada masalah dan bisa dilaksanakan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati tidak akan merevisi Perda No 8 Tahun 2013, terkait tempat hiburan karaoke. Meski sebelumnya, massa pengusaha karaoke melangsungkan unjuk rasa, Rabu 13/2) lalu.
Hal itu ditegaskan anggota Komisi A DPRD Pati, Dedi Lesmana setelah mengikuti kegiatan penutupan karaoke yang diadakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pati, Selasa 20/2 siang.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, berhembusnya isu terkait revisi perda tersebut, hanyalah kesalahpahaman saja. Sehingga perda yang sudah ada harus dijalankan sebagaimana mestinya. Tidak ada niat dan satupun dari kami (DPRD -red) untuk merevisi perda tersebut. Kemarin saya kira hanya salah memahami saja. Maka dari itu tetap akan kami tegakkan perda itu,” ungkapnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Satpol PP Kabupaten Pati, Riyoso menambahkan, “dalam kegiatan penutupan tersebut, pihaknya juga melakukan pemantauan segel karaoke yang dirusak. “Jika ada segel karaoke yang dirusak, kami akan proses secara hukum dengan ancaman hukuman paling lama 2 tahun penjara. Mengingat, hal itu melanggar Undang-undang Pasal 232,” tegasnya.
Diketahui, dalam kegiatan penutupan karaoke kali ini, Satpol PP sudah berhasil menyegel dan menutup 16 karaoke yang melanggar perda. (tim NM/Pati).

Facebook Comments
41 DIBACA 1 HARI INI

Redaksi

ADMIN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: