Diduga Selewengkan Dana Peningkatan Jalan Ratahan – Amurang Rp. 13.990.132.000.000,00.- Laki. P. 45 Akan Laporkan Ke KPK

JAKARTA, NEWS METRO.CO – Terkait dugaan penyelewengan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017 Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 13.990.132.000,00,- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LASKAR ANTI KORUPSI PEJUANG 45 (LAKI.P 45) akan melaporkan oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara berinisial SR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Anggaran yang diduga diselewengkan tersebut, dialokasikan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk pembangunan pembuatan peningkatan jalan Ratahan – Amurang.
Proyek yang berlokasi di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) Provinsi Sulawesi Utara itu, sesuai nomor kontrak 013/SP/PPK-BM/RA/APBD//III/2017 dikerjakan oleh PT. Kemilau Nursian selama 180 hari kalender, terhitung mulai 10 Maret 2017.
Namun herannya, hingga sekarang 2018 proyek berbandrol puluhan miliar tersebut belum selesai. Padahal sesuai kontrak, seharusnya proyek tersebut sudah selesai pada tanggal 22 September 2017 lalu.
Terkait dengan adanya dugaan penyelewengan dana proyek tersebut, atas nama pengurus Pimpinan Pusat LASKAR ANTI KORUPSI PEJUANG 45 akan melaporkan masalah itu ke Kejaksaan Agung atau KPK.
“Kami sedang membahas masalah ini. Hasil keputusan rapat nanti yang menentukan apakah dilaporkan ke Kejaksaan Agung atau ke KPK, tunggu saja tanggal mainnya.” Ujar Johnny Kuron Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat LASKAR ANTI KORUPSI PEJUANG 45 kepada NEWS METRO.CO lewat telepon selulernya Rabu (14/3/2018)
Ditempat terpisah, SR, Kabid Bina Marga merangkap PPK yang dihubungi NEWS METRO.CO Selasa (6/3/2018) lewat telepon selulernya, malah menyerahkan pembicaraan kepada Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK).
“Oh ini lagi ada sementara dengan BPK, coba bicara dengan PPTK aja. Ujar SR sembari memanggil Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan berinisial N.
Yang sangat disayangkan, dari hasil konfirmasi, terkesan bahwa sejak dikerjakan 2017 lalu hingga sekarang 2018 nampaknya PPTK tersebut tidak mengetahui kondisi terakhir pembangunan proyek tersebut. Kepada NEWS METRO.CO PPTK tersebut enggan memberikan statemen dan hanya mengatakan akan melihat ke lokasi terlebih dahulu.
Begitupun saat dimintai waktu untuk diwawancarai di ruang kejanya, PPTK tersebut menolaknya.
“Nanti mau cek ke lokasi dulu ya. Soalnya saya belum mengetahui kodisinya. Sayakan tidak tinggal disana jadi saya tidak tau kondisinya.” Jelas PPTK tersebut singkat.
Sementara menjawab pertanyaan NEWS METRO.CO Kasie Intel Kejaksaan Kota Manado yang dihubugi Senin (12/3) mengatakan, meski anggaran proyek tersebut menggunakan APBD Provinsi Sulawesi Utara, namun pihaknya tidak bisa memprosesnya.
Karena proyek tersebut berada di Minahasa Utara (Mitra), maka sesuai aturan yang memprosesnya adalah Kejaksaan setempat atau Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Agung. Kejaksaan Kota Manado tidak bisa menyelidikinya, jelas Theo.
Anehnya, sejak proyek yang diduga bermasalah ini diketahui NEWS METRO.CO, SR, Kabid Bina Marga Provinsi Sulawesi Utara merangkap PPK proyek peningkatan jalan Ratahan – Amurang itu tidak mau menerima telepon NEWS METRO.CO lagi. Hingga berita ini diturunkan, SR belum dapat ditemui. (TIM)

 

Facebook Comments
56 DIBACA 1 HARI INI

NEWSMETRO

ADMIN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: