Develover Merugi, Kepastian Hukum di Polresta Pontianak Abu Abu, BPN Kubu Raya Bingung?

PONTIANAK, NEWS METRO – Polisi selaku penyidik, pelindung dan pengayom masyarakat sudah sepantasnya bekerja secara professional dan independent dalam menangani setiap perkara yang sedang ditangani. Bertindak tegas, lugas, cepat dan tidak bertele-tele adalah suatu harapan masyarakat di kota Pontianak yang saat ini harus terkatung-katung menunggu kejelasan perkara yang sudah hampir satu tahun ditangani oleh Kepolisian Resort Kota Pontianak.
         Sejak surat permohonan pemblokiran sertifikat tanah nomor: M 7847 Ds. kali mas hulu, surat Ukur No. 4053/1984  dan surat permohonan pemblokiran sertifikat tanah M 7847 desa Kalimas Hulu SU 5053/1984 bernomor: B/251/V/2011 pada tanggal 03 Mei-2011 dan bernomor : B/313/VI/2011 pada tanggal 21-Juni-2011 yang ditanda tangani oleh kasat reskrim Fuji Prasetyo S.IK disampaikan kepada kepala BPN Kab.Kubu Raya, DDN salah seorang pengembang yang juga selaku pemilik saham tanah tersebut harus mengalami banyak kerugian materi dan menanggung malu dari beberapa orang konsumen yang membatalkan akad kredit.
          Ditegaskan ddn, sebelum terjadinya pembelian tanah tersebut pihaknya terlebih dahulu sudah meminta pihak BPN kubu Raya untuk memastikan status tanahnya dan dari hasil pengecekan tanah yang dilakukan pihak BPN menyatakan kalau tanah itu adalah benar milik sdr. nawir dan sdr. M.Ilham adam hingga akhirnya kami yang ketika itu diwakili oleh wira Tafiarta melakukan transaksi jual beli tanah.
          Celakanya,ketika tanah tersebut sudah kami beli ada seorang bernama ZNL melaporkan kepada pihak polsek kakap kalau sebagian tanah miliknya telah diserobot yang akhirnya masalah ini ditangani oleh pihak Kepolisian Resort Kota Pontianak dan berkembang menjadi masalah pemalsuan KTP a/n M.Ilham adam, hingga sekitar hari jumat pada tanggal 29-juli 2011 dilakukan gelar perkara di Polresta Pontianak.
          Dari surat penyampaian warkah bernomor 570-41.13-2011 yang disampaikan oleh Badan Pertanahan Kab.Kubu Raya pada tanggal 16-Agustus-2011 dan ditanda tangani pejabat perwakilan BPN Kab.Kubu Raya H.Trisanti hudoyo.SH, untuk melengkapi gelar perkara pada hari jumat tanggal 29 juli-2011 oleh Kepolisian Resort Kota Pontianak dengan nomor undangan gelar perkara : B/590/VII/2011 tanggal 26-juli-2011,tentang gelar perkara sertifikat hak milik 7847 pal IX atas nama nawir dan sertifikat hak milik 115/Desa pal IX atas nama Muhammad ilham adam
         Ironisnya,meskipun pihak BPN kubu raya sudah menyampaikan warkah/asal usul tanah tersebut yang menegaskan kalau tanah itu adalah milik sdr.Nawir dan M.Ilham kepada pihak kepolisian namun sangat disayangkan hingga saat ini belum juga ada kejelasan.
       “Saya berharap pihak kepolisian bisa segera memberikan kepastian hukum dan mencabut blokir,apakah pihak Kepolisian Resort Kota Pontianak dan BPN Kab.Kubu Raya mau mengganti segala kerugian yang sudah saya alami”Tegas DDN
         Kepala BPN Kab.Kubu Raya (30/03) melalui stafnya Mawardi yang didampingi nurjiman ketika ditemui diruang kerjanya mengungkapkan,dari hasil survey,fakta dan data yang ada pada kami masalah

Facebook Comments
23 DIBACA 1 HARI INI

Redaksi

ADMIN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: